Saturday, April 22, 2017

JAKARTA - Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, terdapat mekanisme pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penanganannya. Skema-skema itu di antaranya pemberhentian atas permintaan sendiri, karena mencapai batas usia pensiun, dan karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah.

DPR Dorong Mutasi PNS Lintas Provinsi seperti Anggota TNI, Polri

jpnn.com, JAKARTA - Masalah penyebaran pegawai negeri sipil (PNS) kembali mencuat. Pemerintah punya dasar hukum untuk memutasi PNS dari daerah padat ke wilayah yang minim sumber daya manusia (SDM).

Kewenangan itu ada di tangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal itu ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang diteken Presiden Joko Widodo akhir Maret lalu.

Diusulkan, Guru Honorer Diangkat ASN

Karanganyar — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengusulkan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kalangan guru berstatus honorer. Pemerintah juga didesak menyiapkan opsi peningkatan kesejahteraan guru honorer apabila usulan itu ditolak.

“Moratorium pengangkatan ASN yang dicabut, tentunya membuka kesempatan rekrutmen pegawai. PGRI menyarankan, prioritaskan guru honorer. Mereka itu yang berdarah-darah mengisi kekosongan tenaga pengajar di daerah,” kata Ketua PGRI pusat, Unifah Rosyidi kepada wartawan di sela forum pertemuan tahunan PGRI Karanganyar di rumah dinas bupati, Sabtu (8/4).

Tuesday, April 11, 2017

PUTUSSIBAU - Pembukaan penerimaan berkas lamaran tenaga kontrak guru di lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat resmi dibuka mulai 10-28 April 2018 di sekretariat tim penerimaan atau di samping Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu.

"Penerimaa berkas lamaran dan seleksi administrasi mulai hari ini hingga 28 April," kata Ketua Tim Penerimaan Tenaga Kontrak Guru Kapuas Hulu ketika ditemui di Putussibau, Kapuas Hulu, Senin (10/4/2017).

Persyaratan penerimaan tenaga kontrak guru yaitu memiliki KTP Kapuas Hulu, berusia minimal 18 Tahun dan maksimal 35 tahun pada saat pelamaran, kecuali yang telah menjadi guru kontrak sesuai SK Bupati nomor 58 Tahun 2016.
Karanganyar — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengusulkan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kalangan guru berstatus honorer. Pemerintah juga didesak menyiapkan opsi peningkatan kesejahteraan guru honorer apabila usulan itu ditolak.

“Moratorium pengangkatan ASN yang dicabut, tentunya membuka kesempatan rekrutmen pegawai. PGRI menyarankan, prioritaskan guru honorer. Mereka itu yang berdarah-darah mengisi kekosongan tenaga pengajar di daerah,” kata Ketua PGRI pusat, Unifah Rosyidi kepada wartawan di sela forum pertemuan tahunan PGRI Karanganyar di rumah dinas bupati, Sabtu (8/4).

Thursday, March 30, 2017

KNASN: Hapus Diskriminasi Pengangkatan CPNS

jpnn.com, JAKARTA - Terbitnya Surat Presiden Joko Widodo yang memerintahkan pembahasan revisi UU ASN langsung disikapi Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN) dengan mendatangi Kantor Wantimpres, Rabu (29/3).

Delegasi KNASN ini diterima Ketua Wantimpres Sri Adiningsih dan aggota Wantimpres Sidarto Danusubroto.

Dalam kesempatan tersebut, Sri mengungkapkan, revisi UU ASN sudah bisa dibahas karena presiden sudah menerbitkan Surpresnya.
Medan (ANTARA News) - Universitas Sumatera Utara merencanakan akan mengangkat 200 dosen khusus yang bertugas nantinya di perguruan tinggi negeri itu, karena jumlah tenaga pengajar terus semakin berkurang dan banyak diantara mereka yang telah menjalani pensiun. 

"Untuk menambah jumlah dosen tersebut, tahun ini akan melaksanakan penerimaan dosen tetap non PNS USU," kata Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Runtung Sitepu, SH,MHum, di Medan, Selasa.

Dosen non PNS USU itu, menurut dia, status mereka hampir sama dengan tenaga pengajar tetap, baik itu mengenai penggajian, tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya.